Wabup Seruyan Buka Rakor Penataan Kelompok Tani

KUALA PEMBUANG, PATROLI,--  Dalam upaya peningkatan produksi padi dan pelatihan atau bimbingan pengoperasian teknologi pertanian termasuk alsintan serta pengendalian hama tanaman padi, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Seruyan menggelar rapat koordinasi (rakor) penataan kelompok tani. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati (Wabup) Seruyan, Yulhaidir di Gedung Serba Guna, Kuala Pembuang, Senin (18/1).

Dalam rakor yang dihadiri sejumlah kelompok tani di Seruyan, ditambah mantri tani, tenaga penyuluh lapangan serta sejumlah kepala desa, Wabup Seruyan, Yulhaidir menyampaikan, saat ini kondisi tengah dihadapkan pada tantangan yang berat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Seiring dengan itu, semakin bertambah pula peningkatan konsumsi terhadap kebutuhan pokok terutama beras.

Sedangkan, menurutnya, lahan pertanian saat ini banyak yang telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya suatu cara untuk meningkatkan produksi tanaman pangan terutama padi sebagai makanan pokok masyarakat.

“Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi menuju Kab. Seruyan yang berswasembada pangan. Hal ini dilakukan melalui program intensifikasi tanaman padi, perluasan areal tanam atau cetak sawah, dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersebar di sepuluh kecamatan. Di mana pembiayaan seluruh kegiatan program itu bersumber dari APBD II, APBD I dan dana tugas pembantuan dari APBN,” kata Yulhaidir.

Yulhaidir meminta, rakor penataan kelompok tani ini dapat menghasilkan rumusan penataan kelembagaan kelompok tani yang ada di Seruyan. Di samping itu, dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsi sebagai pelaku usaha di bidang pertanian.

“Mengapa kita harus melakukan penataan kembali kelompok tani yang ada di Seruyan? Karena saya perhatikan, kondisi yang berkembang saat ini hampir seluruh kelompok tani belum memiliki legalitas formal yang syah sebagai organisasi kemasyarakatan dalam bidang pertanian dan peternakan,” terangnya.

Selain itu, imbuhnya, belum tertata dan terinventarisir dengan baik dan masih banyak kelompok tani baru bermunculan yang mengajukan bantuan kepada pemerintah yang tidak jelas statusnya. “Muncul kelompok tani yang hanya berorientasi pada bantuan-bantuan saja. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan dan kemandirian serta kurangnya pembinaan kelembagaan kelompok tani. Pembinaan perlu dilakukan secara berkesinambungan, yang diarahkan pada pola pikir petani dalam menerapkan sistem usaha tani dan agribisnis,” ungkapnya.

Yulhaidir menambahkan, pembinaan kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan kelompok tani dan gapoktan melalui kerja sama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. “Sebab, apabila kelompok tani tidak mandiri maka kesejahteraan petani akan sulit tercapai,” pungkasnya. (GAN)